Trimakasih telah berkunjung ke blog. Herry chommbiie..smoga dapat bermanfaat & ada hiqmahnya .untuk pembaca.selamat membaca.... !!!
Saturday, 20 September 2014
Praktek pemberangusan serikat pekerja.
Buat kalian para buruh yang baru bergabung atau baru mendirikan SP/SB ,biasanya kalian akan melewati ujian atau rintangan seperti berikut ini.
Jadi buat kalian para pejuang buruh jangan kaget bila salah satu hal di bawah ini terjadi pada kalian.pengalamaan ini hampir semuanya terjadi pada saya juga,maka dari itu saya kutip & saya tulis di blog saya,agar kita lbih siap lagi,lebih kuat lagi untuk berjuang demi kepentingan kita, buruh & pekerja indonesia.
Hidup buruh
Hidup buruh
Hidup buruh yang melawan.....
Stop Union Busting
Praktek union busting atau pemberangusan serikat buruh, adalah suatu praktek di mana perusahaan atau pengusaha berusaha untuk menghentikan aktivitas serikat buruh di wilayah perusahaannya. Upaya perusahaan dan pengusaha ini memiliki bentuk yang bermacam-macam dengan menggunakan berbagai macam cara dan alasan, dari mengunakan cara-cara legal, illegal, bahkan sampai menyewa jasa konsultan untuk melakukan praktek union busting tersebut.
Sekarang ini, praktek union busting semakin meningkat karena adanya pembiaran yang dilakukan oleh pejabat atau instansi yang seharusnya menjaga dan mengawasi pelaksanaan hak berserikat bagi buruh yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh seperti bunyi pasal 28 ”Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara:
1.melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
2.tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;
melakukan intimidasi dalam bentuk apapun ;
3.melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh”.
Secara umum, praktek union busting memiliki dua bentuk dasar. Pertama, perusahaan dan pengusaha berupaya mencegah buruhnya untuk membangun atau bergabung dengan serikat buruh. Tindakan ini dilakukan agar perusahaan bebas melakukan eksploitasi tanpa adanya kontrol dari serikat buruh. Kedua, perusahaan dan pengusaha berusaha melemahkan kekuatan serikat buruh yang telah ada. Sanksi perusahaan terhadap pengurus dan anggota serikat, intimidasi dan tindakan diskriminatif, adalah tindakan yang umum dilakukan untuk melemahkan serikat buruh.
Cara atau praktek union busting yang sering terjadi antara lain:
Menghalang-halangi buruh untuk bergabung di dalam serikat.
Sering ditemui manajemen yang melarang buruhnya bergabung di dalam serikat buruh. Selalu dipropagandakan bahwa serikat tukang menuntut, membuat hubungan kerja tidak harmonis, dan lain sebagainya. Intinya, mereka hendak mengatakan, serikat buruh adalah perongrong perusahaan.
Intimidasi.
Jika penghalang-halangan tidak berhasil, upaya lanjutan yang sering dilakukan adalah mengintimidasi atau menakut-nakuti buruh. Saat bergabung dalam serikat, buruh diancam tidak mendapatkan promosi, tidak naik gaji, tidak mendapatkan bonus atau tunjangan, tidak naik pangkat, diputus kontrak kerjanya, dan lain sebagainya. Bahkan dalam melakukan intimidasi tersebut, pihak manajemen sampai mendatangi ke rumah-rumah anggota maupun pengurus serikat. Biasanya pihak manajemen mengiming-imingi promosi jabatan kepada pengurus maupun anggota serikat agar mau keluar dan berkhianat dari serikat.
Memutasi pengurus atau anggota serikat.
Untuk memecah kekuatan serikat, sering pula dilakukan tindakan mutasi atau pemindahan kerja secara sepihak oleh perusahaan kepada pengurus ataupun anggota serikat. Tujuannya jelas, selain untuk melemahkan serikat juga untuk menghancurkan mental buruh. Tidak tanggung-tanggung, kadang mutasi dilakukan hingga ke luar pulau. Kasus semacam ini umumnya dilakukan ketika serikat baru terbentuk atau sedang memperjuangkan hak-hak buruh.
Surat Peringatan.
Surat peringatan tergolong dalam kategori sanksi ringan, tapi pihak manajemen akan selalu mencari celah dan kesalahan pengurus maupun anggota serikat untuk memberikan sanksi surat peringatan tersebut.Tujuannya agar aktivis serikat tidak lagi bergiat dalam membela kepentingan anggotanya. Jika surat peringatan diabaikan, biasanya pengusaha akan meningkatkan sanksinya menjadi skorsing dan bahkan kemudian PHK. Atau diberlakukan mekanisme Surat Peringatan Ke-1, Ke-2, dan Ke-3 yang berujung pada PHK.
Skorsing.
Skorsing kerap diberikan kepada aktivis sebagai peringatan atas kegiatan serikat yang dijalankannya. Jika skorsing diabaikan, lazimnya pengusaha akan meningkatkan sanksinya menjadi PHK.
Pemutusan Hubungan Kerja.
Ini merupakan cara lama tapi masih menjadi tren hingga sekarang. Anggota serikat yang sering menjadi korban dari modus ini adalah yang berstatus buruh kontrak. Dengan risiko hukum kecil dan biaya murah (tidak perlu mengeluarkan pesangon besar), tindakan ini kerap dijadikan pilihan favorit pihak manajemen. Tujuannya yaitu, agar buruh lainnya tidak berani lagi bergabung dalam serikat dan lambat-laun serikat pun menjadi gembos. Bahkan, ada perusahaan yang mem-PHK ketua serikat dan semua pengurus serikat dengan alasan efisiensi.
Membentuk serikat boneka atau serikat tandingan (Yellow Union).
Upaya ini dilakukan untuk menandingi keberadaan serikat buruh sejati. Tujuannya agar buruh menjadi bingung, mau memilih serikat yang mana. Serikat boneka ini umumnya dikendalikan penuh oleh manajemen, termasuk orang-orang yang menjadi pengurusnya. Cara mengenali serikat model ini sangat gampang. Biasanya mereka mendapatkan kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya, sementara serikat sejati selalu dihambat saat akan melakukan aktivitas. Tak terkecuali tidak mendapatkan izin untuk melakukan rapat di kantor. Pada beberapa kasus, serikat tandingan hanya dibentuk untuk menghancurkan serikat yang ada. Setelah serikat tandingan selesai merekrut anggota, kemudian pengurusnya akan meninggalkan organisasi. Anggota yang ada di serikat tandingan ditinggalkan begitu saja dan kebingungan menentukan arah, sementara serikat yang lama bisa jadi sudah mati suri ditinggalkan anggotanya.
Membentuk pengurus tandingan dalam serikat yang sama.
Melakukan kudeta atas kepengurusan yang sah merupakan jalan untuk menggembosi serikat daripada membentuk serikat tandingan. Pada umumnya, upaya kudeta diawali dengan pencitraan negatif terhadap figur ketua atau pengurus yang dilakukan secara intensif dan terstruktur, sehingga anggota percaya terhadap pencitraan tersebut. Setelah itu, direkayasa agar anggota meminta sebuah musyawarah luar biasa untuk mengganti ketua dengan ketua yang baru. Setelah sang ketua baru terpilih, pada umumnya tidak banyak yang dia lakukan, karena misinya memang hanya mengganti ketua yang lama. Upaya kudeta bisa digagalkan jika sistem organisasi sudah berjalan dengan baik.
Menolak diajak berunding tentang PKB.
Saat diajak berunding, pengusaha berdalih macam-macam. Kadang pengusaha beralasan mau memeriksa dulu apakah anggota serikat sudah memenuhi syarat 50% + 1 dari total karyawan, kadang malah tidak mau berunding karena di dalam perusahaan terdapat dua serikat buruh. Padahal kita tahu, serikat yang satunya lagi adalah serikat boneka yang selalu membeo kepada pengusaha. Semua itu bertujuan agar buruh tidak memiliki PKB.
Promosingkir.
Karena pada dasarnya buruh bekerja untuk mencapai karir terbaik, pengusaha memberikan kesempatan promosi untuk posisi terbaik kepada pengurus serikat sebagai iming-iming. Umumnya pengurus atau aktivis yang mendapatkan promosi mendadak dengan fasilitas yang menggiurkan, merasa tidak enak hati sehingga daya juangnya menurun.
Kriminalisasi.
Dalam menjalankan kegiatan serikat pekerja, sering ditemukan kasus di mana pengurus atau aktivis serikat dilaporkan pengusaha kepada kepolisian. Pasal-pasal yang kerap dituduhkan pada pengurus serikat adalah ”pasal karet” atau ”pasal sampah” dalam KUHP. Di antaranya pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan dan fitnah.
Mengadu domba buruh.
Buruh mudah sekali diadu domba satu sama lain. Pengusaha melemparkan berbagai isu mulai dari isu kesejahteraan hingga black campaign yang mengesankan bahwa serikat telah dibawa ke arah yang salah, sehingga buruh mengalami kebingungan. Dari kondisi ini, diharapkan muncul suatu kondisi ketakutan, yaitu takut terbawa-bawa dan rasa apatis untuk tidak lagi berjuang melalui organisasinya.
Doktrin anti-serikat dipelajari juga khusus oleh pengusaha.
Bukan hanya buruh yang bersatu, pengusaha juga bersatu melalui berbagai forum. Untuk pengusaha swasta kita mengenal Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), sementara untuk direksi BUMN saat ini muncul Forum Komunikasi Direksi BUMN. Jika buruh bersatu untuk memikirkan berbagai strategi mendapatkan hak anggotanya, maka pengusaha pun pada umumnya memikirkan strategi apa yang tepat untuk menghancurkan serikat di perusahaannya. Keberadaan serikat yang kuat menjadi ancaman bagi pengusaha karena buruh tidak mudah lagi dibohongi dan ditindas. Melihat maraknya praktek union busting yang menimpa berbagai serikat serta adanya kesamaan jenis union busting yang diterapkan, bukan tidak mungkin saat ini pengusaha mempelajari secara khusus strategi union busting. Ditambah dengan kemudahan fasilitas, pengusaha tidak mengalami kesulitan untuk menggelar berbagai pertemuan.
Menyewa preman.
Upaya intimidasi terhadap pengurus serikat tidak berhenti sampai dengan PHK, skorsing, surat peringatan, kriminalisasi, tidak dipekerjakan atau pengurangan hak. Pada tingkatan yang lebih ekstrem, penindasan terhadap aktivis serikat bisa juga berupa keterlibatan preman atau orang bayaran dari pihak perusahaan untuk melakukan kekerasan fisik. Hal ini dimaksudkan untuk membuat pengurus atau aktivis serikat jera dan tidak lagi bergiat dalam kegiatan serikat. Dalam sidang di PHI misalnya, pernah ada pengusaha yang membawa tukang pukul untuk menakuti-nakuti buruh yang berperkara.
Serikat yang ada merupakan serikat kuning (yellow union), ketika buruh membentuk serikat baru, pengusaha tidak mau mengakui keberadaan serikat baru.
Pada kasus tertentu, serikat yang sudah terbentuk merupakan yellow union, yaitu serikat yang tidak berpihak pada hak dan kepentingan buruh serta cenderung berpihak kepada pengusaha. Kemudian buruh yang lain menyadari hal tersebut dan membentuk serikat baru yang berorientasi pada hak dan kepentingan buruh. Namun, pengusaha tidak mau mengakui keberadaan serikat tersebut.
Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Privatisasi BUMN menjadi salah satu upaya untuk menggembosi serikat karena melalui cara ini bisa terjadi perubahan kepemilikan perusahaan. Dengan demikian, patut diwaspadai apakah pemilik baru tetap akan peduli dengan adanya serikat. Belum lagi adanya ancaman perubahan status pegawai dari pegawai tetap menjadi kontrak/outsourcing yang akan melemahkan serikat.
Menyewa jasa Konsultan.
Untuk melakukan praktek union busting, pengusaha tidak segan-segan mengeluarkan dana yang besar untuk menyewa jasa Konsultan, agar mendapatkan strategi-strategi jitu untuk melemahkan serikat buruh yang ada di perusahaannya.
Menyuap aparat penegak hukum.
Dalam kasus hukum yang melibatkan antara pengusaha dengan serikat pekerja, biasanya pengusaha akan menghalalkan segala macam cara agar kasusnya dimenangkan, termasuk melakukan cara kotor dengan menyuap aparat penegak hukum yang sedang menangani kasus tersebut.
Mengapa melakukan praktek union busting?
Alasan mendasar mengapa perusahaan dan pengusaha melakukan union busting adalah karena mereka menganggap serikat bisa berpengaruh buruk bagi kelangsungan bisnis. Tuntutan serikat akan upah layak, kondisi dan keselamatan kerja yang sehat, dan peningkatan kesejahteraan bagi buruh merupakan hal yang merugikan bagi perusahaan, karena perusahaan tidak lagi dapat mengumpulkan keuntungan sebesar-besarnya dengan mengorbankan buruh. Pendeknya, keberadaan serikat buruh mengganggu keleluasaan perusahaan dan pengusaha untuk membayar upah kaum buruh semurah-murahnya dan menelantarkan nasib kaum buruh.
Sanksi hukum terhadap pelaku praktek union busting.
Di Indonesia, sejak disahkannya UU No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, setiap tindakan yang dapat dikategorikan sebagai union busting merupakan tindak pidana yang dapat dihukum. Pasal 43 UU No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang berbunyi :
Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.
Friday, 19 September 2014
Makna BROTHERHOOD .
Makna kata BROTHERHOOD
BROTHERHOOD. Adalah sebuah ungkapan atau kata yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah “persaudaraan” , “kelompok” atau bisa juga disebut “teman sejati” tapi mari kita perdalam lagi arti kata ini “BROTHER” dan “HOOD” yg artinya Saudara laki-laki dan hutan.berarti ini mengartikan bahwa persaudaraan yang sangat luas. Jadi dalam arti luasnya brotherhood adalah persaudaraan atau pertemanan yang di tujukan untuk membentuk setiap kelompok…. Oke sudah cukup ttg definisinya
Nah brotherhood yang saya maksud disini adalah kelompok pria yang bersatu. Seperti komunitas atau geng yang kompak.. tetapi seiring perkembangan zaman kata BROTHERHOOD mulai di lupakan oleh pria-pria zaman sekarang… Padahal kata BROTHERHOOD itu sendirilah yang akan mengantarkan anda pada PERTEMANAN SEJATI dan tentu saja GIRLFRIEND. Mau bukti kalo pria zaman sekarang kehilangan kata BROTHERHOOD??
Ok ane kasi buktinya..
para pria/cowok zaman sekarang rata-rata banyak yg berkelompok antara kelompok pintar, kelompok kaya, dan kelompok rajin. Yg pintar ngumpul ama yg pintar, kaya dengan yg kaya dll. Tapi pada dasarnya cowok zaman sekarang rata-rata berkelompok hanya untuk BERSAING didalam kelompok tersebut. Bukannya saling bersatu dan melawan kelompok lain atau membuat hal yg positif tetapi hanya untuk membuktikan bahwa ialah sosok individualistis. Nah MINDSET itulah yang akan saya rubah pada anda semua. Bahwa anda tidak akan menemukan jati diri atau makna kehidupan jika di dalam benak anda hanya sifat individualistis. Jika di diri anda sudah tertanam sifat individualistis dapat saya jamin bahwa hidup anda PAYAH.. jadi rubahlah dan mulailah menjajal makna BROTHERHOOD . yang sudah punya komunitas,jangan berpikiran untuk menguasai atau individualis cobalah untuk membaur dan mendengarkan rekan-rekan anda.yg belum punya rubahlah pribadi anda dan cobalah untuk terbuka dan bergabung dengan komunitas lain. Jika anda sudah mulai memasang mindset tentang brotherhood maka anda akan punya teman lebih banyak dan bonusnya maka anda akan mendapatkan GIRLFRIEND.. jadi cewek disini adalah hadiah anda karena anda sudah menguasai BROTHERHOOD.
Kok bisa cewek sebagai hadiah..???
ingat bahwa wanita itu sendiri adalah makluk lemah yang suka berkelompok.. jika anda dilahirkan sebagai lelaki yg tangguh dan berkelompok, pasti wanita tersebut beranggapan bahwa pria yang berkelompok tersebut mudah bergaul/terbuka terlebih pria tersebut bisa melindungi kelompoknya.. jadi wanita tersebut akan beranggapan bahwa anda(sang pria) dengan sosok yang kuat dan suka bergaul/ terbuka bisa melindungi wanita tersebut…
Untuk itu mari kita sama-sama buktikan BROTHERHOOD itu nyata tidak hanya sebuah nama atau MOTO & selogan saja.
BROTHERHOOD. Adalah sebuah ungkapan atau kata yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah “persaudaraan” , “kelompok” atau bisa juga disebut “teman sejati” tapi mari kita perdalam lagi arti kata ini “BROTHER” dan “HOOD” yg artinya Saudara laki-laki dan hutan.berarti ini mengartikan bahwa persaudaraan yang sangat luas. Jadi dalam arti luasnya brotherhood adalah persaudaraan atau pertemanan yang di tujukan untuk membentuk setiap kelompok…. Oke sudah cukup ttg definisinya
Nah brotherhood yang saya maksud disini adalah kelompok pria yang bersatu. Seperti komunitas atau geng yang kompak.. tetapi seiring perkembangan zaman kata BROTHERHOOD mulai di lupakan oleh pria-pria zaman sekarang… Padahal kata BROTHERHOOD itu sendirilah yang akan mengantarkan anda pada PERTEMANAN SEJATI dan tentu saja GIRLFRIEND. Mau bukti kalo pria zaman sekarang kehilangan kata BROTHERHOOD??
Ok ane kasi buktinya..
para pria/cowok zaman sekarang rata-rata banyak yg berkelompok antara kelompok pintar, kelompok kaya, dan kelompok rajin. Yg pintar ngumpul ama yg pintar, kaya dengan yg kaya dll. Tapi pada dasarnya cowok zaman sekarang rata-rata berkelompok hanya untuk BERSAING didalam kelompok tersebut. Bukannya saling bersatu dan melawan kelompok lain atau membuat hal yg positif tetapi hanya untuk membuktikan bahwa ialah sosok individualistis. Nah MINDSET itulah yang akan saya rubah pada anda semua. Bahwa anda tidak akan menemukan jati diri atau makna kehidupan jika di dalam benak anda hanya sifat individualistis. Jika di diri anda sudah tertanam sifat individualistis dapat saya jamin bahwa hidup anda PAYAH.. jadi rubahlah dan mulailah menjajal makna BROTHERHOOD . yang sudah punya komunitas,jangan berpikiran untuk menguasai atau individualis cobalah untuk membaur dan mendengarkan rekan-rekan anda.yg belum punya rubahlah pribadi anda dan cobalah untuk terbuka dan bergabung dengan komunitas lain. Jika anda sudah mulai memasang mindset tentang brotherhood maka anda akan punya teman lebih banyak dan bonusnya maka anda akan mendapatkan GIRLFRIEND.. jadi cewek disini adalah hadiah anda karena anda sudah menguasai BROTHERHOOD.
Kok bisa cewek sebagai hadiah..???
ingat bahwa wanita itu sendiri adalah makluk lemah yang suka berkelompok.. jika anda dilahirkan sebagai lelaki yg tangguh dan berkelompok, pasti wanita tersebut beranggapan bahwa pria yang berkelompok tersebut mudah bergaul/terbuka terlebih pria tersebut bisa melindungi kelompoknya.. jadi wanita tersebut akan beranggapan bahwa anda(sang pria) dengan sosok yang kuat dan suka bergaul/ terbuka bisa melindungi wanita tersebut…
Untuk itu mari kita sama-sama buktikan BROTHERHOOD itu nyata tidak hanya sebuah nama atau MOTO & selogan saja.
Pengusaha tidak mau bayar UMK?..Pidanain aja..
Apakah UMK itu?
UMK adalah singkatan dari Upah Minimum Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum tersebut ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota. Tujuan diaturnya upah minimum ini tidak lain adalah untuk melindungi buruh agar pengusaha tidak seenaknya membayar upah kepada pekerja.
Sanksi Bagi Perusahaan yang melanggar
Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Disini jelas sekali bahwa membayar upah sesuai ketentuan UMK hukumnya adalah wajib. Bagaimana jika perusaan merasa tidak mampu membayar sesuai UMK? Dalam ayat (2) disebutkan “Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan. Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
Ini Dia Sanksinya ?
Bagi perusaan yang membayar upah lebih rendah dari ketentuan UMK bisa dikenakan sanksi pidana atau denda. Sanksi bagi Pengusaha yang melanggar ketentuan UMK tersebut diatur dalam Pasal 185 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003. “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)”. Dalam ayat (2) pasal yang sama disebutkan ” Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana Kejahatan”
Bagi perusahaan yang mengajukan permohonan penangguhan UMK tidak secara langsung dikabulkan. Kepada perusahaan yang bersangkutan akan dilakukan audit keuangan oleh akuntan publik. Jika ternyata perusahaan tersebut berbohong, bahwa perusahaannya ternyata sehat maka pengusaha terancam dengan hukuman pidana atau denda karena telah melanggar undang-undang.
Contoh Kasus Pelanggaran UMK.
Berita ini saya kutip dari http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/04/25/08215445/ Bayar.Karyawan.di.Bawah.UMR.Pengusaha.Dijatuhi.Hukuman.
Kompas.com. Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman 1 tahun dan denda Rp 100 juta kepada Tjioe Christina Chandra, pengusaha asal Surabaya yang membayar karyawannya di bawah upah minimum regional. Sanksi pidana kepada pengusaha itu yang pertama di Indonesia.
Vonis kasasi itu dipimpin ketua majelis hakim Zaharuddin Utama, dengan anggota majelis Prof Dr Surya Jaya dan Prof Dr Gayus Lumbuun dalam perkara Nomor 687 K/Pid.Sus/2012. Menurut anggota majelis hakim, Gayus Lumbuun, di Jakarta, Rabu (24/4/2013), hukuman pidana itu diberikan atas dasar pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang ketenagakerjaan, yakni Pasal 90 Ayat (1) dan Pasal 185 Ayat (1).
Gayus menekankan, pengabaian terhadap ketentuan UMR merupakan tindak kejahatan. Di tengah kondisi negara yang diwarnai banyak pengangguran dan rakyat berkekurangan untuk mendapatkan pencarian, banyak penyalahgunaan keadaan. Dalam perkara tersebut, penyalahgunaan dilakukan oleh pengusaha.
Hukuman minimal yang diberikan itu merupakan tahap awal sebagai pembelajaran masyarakat. Ke depan, pengusaha yang melakukan kejahatan serupa dan dilaporkan, akan dikenakan sanksi.
”Kami berharap putusan ini memberikan efek jera agar pengusaha tidak menyalahgunakan keadaan dan menaati aturan upah minimum. MA masih bisa diharapkan sebagai benteng terakhir untuk memperjuangkan hak buruh,” ujarnya.
Apa yang harus saya lakukan?
Itulah pertanyaan yang sering diajukan oleh buruh yang gajinya dibawah UMK. Pertama jika diperusahaan anda terdapat serikat pekerja, maka laporkan kepada pengurus serikat pekerja bahwa gaji anda masih dibawah UMK. Seharusnya tanpa laporan-pun pengurus serikat pekerja harus membicarakan masalah tersebut dengan perusahaan. Jika perusahaan tidak mematuhi ketentuan sedangkan mereka tidak mengajukan penangguhan ke Dinas Tenaga kerja maka anda berhak untuk melaporkan kasus tersebut. Jangan takut dipecat. Asal apa yang anda sampaikan adalah kebenaran maka anda tidak perlu takut dipecat. Tempat mencari rejeki bukan hanya diperusahaan tersebut. Kalau semua karyawan di Indonesia berani melaporkan setiap ada pelanggaran undang-undang saya kira kita semua akan hidup berdampingan secara damai saling menghargai. Tidak ada lagi permusuhan diantara buruh dengan pengusaha.
UMK adalah singkatan dari Upah Minimum Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum tersebut ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota. Tujuan diaturnya upah minimum ini tidak lain adalah untuk melindungi buruh agar pengusaha tidak seenaknya membayar upah kepada pekerja.
Sanksi Bagi Perusahaan yang melanggar
Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Disini jelas sekali bahwa membayar upah sesuai ketentuan UMK hukumnya adalah wajib. Bagaimana jika perusaan merasa tidak mampu membayar sesuai UMK? Dalam ayat (2) disebutkan “Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan. Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
Ini Dia Sanksinya ?
Bagi perusaan yang membayar upah lebih rendah dari ketentuan UMK bisa dikenakan sanksi pidana atau denda. Sanksi bagi Pengusaha yang melanggar ketentuan UMK tersebut diatur dalam Pasal 185 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003. “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)”. Dalam ayat (2) pasal yang sama disebutkan ” Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana Kejahatan”
Bagi perusahaan yang mengajukan permohonan penangguhan UMK tidak secara langsung dikabulkan. Kepada perusahaan yang bersangkutan akan dilakukan audit keuangan oleh akuntan publik. Jika ternyata perusahaan tersebut berbohong, bahwa perusahaannya ternyata sehat maka pengusaha terancam dengan hukuman pidana atau denda karena telah melanggar undang-undang.
Contoh Kasus Pelanggaran UMK.
Berita ini saya kutip dari http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/04/25/08215445/ Bayar.Karyawan.di.Bawah.UMR.Pengusaha.Dijatuhi.Hukuman.
Kompas.com. Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman 1 tahun dan denda Rp 100 juta kepada Tjioe Christina Chandra, pengusaha asal Surabaya yang membayar karyawannya di bawah upah minimum regional. Sanksi pidana kepada pengusaha itu yang pertama di Indonesia.
Vonis kasasi itu dipimpin ketua majelis hakim Zaharuddin Utama, dengan anggota majelis Prof Dr Surya Jaya dan Prof Dr Gayus Lumbuun dalam perkara Nomor 687 K/Pid.Sus/2012. Menurut anggota majelis hakim, Gayus Lumbuun, di Jakarta, Rabu (24/4/2013), hukuman pidana itu diberikan atas dasar pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang ketenagakerjaan, yakni Pasal 90 Ayat (1) dan Pasal 185 Ayat (1).
Gayus menekankan, pengabaian terhadap ketentuan UMR merupakan tindak kejahatan. Di tengah kondisi negara yang diwarnai banyak pengangguran dan rakyat berkekurangan untuk mendapatkan pencarian, banyak penyalahgunaan keadaan. Dalam perkara tersebut, penyalahgunaan dilakukan oleh pengusaha.
Hukuman minimal yang diberikan itu merupakan tahap awal sebagai pembelajaran masyarakat. Ke depan, pengusaha yang melakukan kejahatan serupa dan dilaporkan, akan dikenakan sanksi.
”Kami berharap putusan ini memberikan efek jera agar pengusaha tidak menyalahgunakan keadaan dan menaati aturan upah minimum. MA masih bisa diharapkan sebagai benteng terakhir untuk memperjuangkan hak buruh,” ujarnya.
Apa yang harus saya lakukan?
Itulah pertanyaan yang sering diajukan oleh buruh yang gajinya dibawah UMK. Pertama jika diperusahaan anda terdapat serikat pekerja, maka laporkan kepada pengurus serikat pekerja bahwa gaji anda masih dibawah UMK. Seharusnya tanpa laporan-pun pengurus serikat pekerja harus membicarakan masalah tersebut dengan perusahaan. Jika perusahaan tidak mematuhi ketentuan sedangkan mereka tidak mengajukan penangguhan ke Dinas Tenaga kerja maka anda berhak untuk melaporkan kasus tersebut. Jangan takut dipecat. Asal apa yang anda sampaikan adalah kebenaran maka anda tidak perlu takut dipecat. Tempat mencari rejeki bukan hanya diperusahaan tersebut. Kalau semua karyawan di Indonesia berani melaporkan setiap ada pelanggaran undang-undang saya kira kita semua akan hidup berdampingan secara damai saling menghargai. Tidak ada lagi permusuhan diantara buruh dengan pengusaha.
Sunday, 14 September 2014
Mogok kerja yang sah dan tidak secara hukum.
Selamat pagi sahabat blog herry chommbie ,berikut ini adalah syarat2 sah mogok kerja yang sah dan tidak sah menurut hukum.
Perlu Anda ketahui bahwa mogok kerja
sebenarnya adalah hak dasar dari
pekerja yang dilakukan secara sah,
tertib, dan damai sebagai akibat
gagalnya perundingan, sebagaimana
diuraikan dalam Pasal 137 Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) .
Sebagai suatu hak dasar, ada ketentuan-
ketentuan yang harus ditaati dalam
melakukan mogok kerja. Hal-hal yang
harus dipenuhi dalam melakukan mogok
kerja dapat dilihat dalam Pasal 139 dan
Pasal 140 UU Ketenagakerjaan :
Pasal 139 UU Ketenagakerjaan:
Pelaksanaan mogok kerja bagi
pekerja/buruh yang bekerja pada
perusahaan yang melayani
kepentingan umum dan/atau
perusahaan yang jenis
kegiatannya membahayakan
keselamatan jiwa manusia diatur
sedemikian rupa sehingga tidak
mengganggu kepentingan umum
dan/atau membahayakan
keselamatan orang lain.
Pasal 140 UU Ketenagakerjaan:
(1) Sekurang-kurangnya dalam
waktu 7 (tujuh) hari kerja
sebelum mogok kerja
dilaksanakan, pekerja/buruh
dan serikat pekerja/serikat
buruh wajib memberitahukan
secara tertulis kepada
pengusaha dan instansi yang
bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan setempat.
(2) Pemberitahuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1)
sekurang-kurangnya memuat:
a. waktu (hari, tanggal,
dan jam) dimulai dan
diakhiri mogok kerja;
b. tempat mogok kerja;
c. alasan dan sebab-sebab
mengapa harus
melakukan mogok
kerja; dan
d. tanda tangan ketua
dan sekretaris dan/atau
masing-masing ketua
dan sekretaris serikat
pekerja/serikat buruh
sebagai penanggung
jawab mogok kerja.
(3) Dalam hal mogok kerja akan
dilakukan oleh pekerja/buruh
yang tidak menjadi anggota
serikat pekerja/serikat buruh,
maka pemberitahuan
sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) ditandatangani oleh
perwakilan pekerja/buruh
yang ditunjuk sebagai
koordinator dan/atau
penanggung jawab mogok
kerja.
(4) Dalam hal mogok kerja
dilakukan tidak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1),
maka demi menyelamatkan
alat produksi dan aset
perusahaan, pengusaha dapat
mengambil tindakan
sementara dengan cara:
a. melarang para pekerja/
buruh yang mogok
kerja berada di lokasi
kegiatan proses
produksi; atau
b. bila dianggap perlu
melarang pekerja/
buruh yang mogok
kerja berada di lokasi
perusahaan.
Lebih lanjut, Anda dapat membaca
artikel yang berjudul Hal-hal Apa yang
Harus Dilakukan Sebelum Melaksanakan
Mogok Kerja? dan Mogok Kerja Harus
Dapat Izin Kepolisian? .
Kami kurang mendapat keterangan yang
detail mengenai apakah mogok kerja
yang dilakukan oleh pekerja ini telah
memenuhi ketentuan-ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan di
bidang ketenagakerjaan atau tidak. Jika
mogok kerja tersebut telah memenuhi
ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka
mogok kerja tersebut adalah mogok kerja
yang sah. Sebaliknya jika mogok kerja
tersebut tidak memenuhi ketentuan-
ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan di bidang ketenagakerjaan,
maka mogok kerja tersebut tidak sah.
Berdasarkan Pasal 142 UU
Ketenagakerjatan , jika mogok kerja yang
dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan
dalam Pasal 139 dan Pasal 140 UU
Ketenagakerjaan, maka mogok kerja
tersebut tidak sah. Selain itu, Pasal 3
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Republik Indonesia No.
KEP-232/MEN/2003 Tahun 2003 tentang
Akibat Hukum Mogok Kerja yang Tidak Sah
(“Kepmenaker 232/2003”) juga
menjelaskan mengenai mogok kerja
seperti apa yang dikatakan tidak sah.
Berdasarkan Pasal 3 Kepmenaker
232/2003, mogok kerja tidak sah apabila
dilakukan:
a. bukan akibat gagalnya
perundingan; dan/atau
b. tanpa pemberitahuan kepada
pengusaha dan instansi yang
bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan; dan/atau
c. dengan pemberitahuan kurang dari
7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan
mogok kerja; dan/atau
d. isi pemberitahuan tidak sesuai
dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2)
huruf a, b, c, dan d UU
Ketenagakerjaan.
Akibat dari mogok kerja yang tidak sah
diatur dalam Pasal 6 Kepmenaker 232/2003 ,
yaitu bahwa pekerja dikualifikasikan
sebagai mangkir. Atas hal ini,
pengusaha melakukan pemanggilan
kepada pekerja yang melakukan mogok
kerja untuk kembali bekerja.
Pemanggilan tersebut dilakukan oleh
pengusaha 2 (dua) kali berturut-turut
dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari
dalam bentuk pemanggilan secara patut
dan tertulis. Jika pekerja/buruh tidak
memenuhi panggilan tersebut, maka
dianggap mengundurkan diri.
Sedangkan, jika mogok kerja yang
dilakukan telah sesuai dengan ketentuan
dalam Pasal 139 dan Pasal 140 UU
Ketenagakerjaan, maka mogok kerja
tersebut sah. Atas mogok kerja yang
telah sah tersebut, berdasarkan Pasal 144
UU Ketenagakerjaan , pengusaha dilarang:
a. mengganti pekerja/buruh yang
mogok kerja dengan pekerja/buruh
lain dari luar perusahaan; atau
b. memberikan sanksi atau tindakan
balasan dalam bentuk apapun
kepada pekerja/buruh dan pengurus
serikat pekerja/serikat buruh selama
dan sesudah melakukan mogok kerja.
Berdasarkan uraian di atas, dapat
disimpulkan bahwa tidak ada pasal yang
menyatakan bahwa pengusaha memiliki
hak untuk melakukan pemutusan
hubungan kerja (“PHK”) kepada pekerja
yang melakukan mogok kerja. Tetapi,
perlu diketahui juga bahwa tidak ada
pasal yang secara jelas mengatakan
bahwa pengusaha tidak boleh
melakukan PHK terhadap pekerja yang
melakukan mogok kerja (lihat Pasal 153
UU Ketenagakerjaan mengenai hal-hal
yang tidak boleh dijadikan alasan oleh
pengusaha untuk melakukan PHK).
Akan tetapi, merujuk pada ketentuan
dalam Pasal 6 Kepmenaker 232/2003 , dapat
kita lihat bahwa jika mogok kerja
tersebut tidak sah, tanpa pengusaha
perlu melakukan PHK, pekerja yang
telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali
untuk kembali bekerja tetapi tidak
memenuhi panggilan tersebut, dianggap
mengundurkan diri. Ini berarti bahwa
pengusaha tidak secara langsung
mempunyai hak untuk langsung
melakukan PHK kepada pekerja tersebut,
tetapi peraturan perundang-undangan
memberikan perlindungan kepada
pengusaha dengan memberikan
ketentuan mengenai pengunduran diri
tersebut.
Sedangkan, jika mogok kerja tersebut
sah, kita dapat merujuk pada ketentuan
Pasal 144 huruf b UU Ketenagakerjaan yang
mengatakan bahwa pengusaha dilarang
memberikan sanksi atau tindakan
balasan dalam bentuk apapun kepada
pekerja/buruh dan pengurus serikat
pekerja/serikat buruh selama dan
sesudah melakukan mogok kerja. Dalam
hal ini dapat dikatakan bahwa jika PHK
yang dilakukan oleh pengusaha
merupakan wujud dari sanksi atau
tindakan balasan bagi pekerja yang
melakukan mogok kerja secara sah,
maka hal tersebut tidak boleh dilakukan.
Jika pengusaha melanggar Pasal 144 UU
Ketenagakerjaan, pengusaha dapat
dikenakan sanksi pidana kurungan
paling singkat 1 (satu) bulan dan paling
lama 12 (dua belas) bulan dan/atau
denda paling sedikit Rp10 juta dan
paling banyak Rp100 juta (Pasal 187 UU
Ketenagakerjaan ).
Jadi, pada dasarnya pengusaha tidak
dapat melakukan PHK kepada pekerja
yang melakukan mogok kerja.
Demikian jawaban dari kami semoga
bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan ;
2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja
Dan Transmigrasi Republik
Indonesia No. KEP-232/MEN/2003
Tahun 2003 tentang Akibat Hukum
Mogok Kerja yang Tidak Sah.
Perlu Anda ketahui bahwa mogok kerja
sebenarnya adalah hak dasar dari
pekerja yang dilakukan secara sah,
tertib, dan damai sebagai akibat
gagalnya perundingan, sebagaimana
diuraikan dalam Pasal 137 Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) .
Sebagai suatu hak dasar, ada ketentuan-
ketentuan yang harus ditaati dalam
melakukan mogok kerja. Hal-hal yang
harus dipenuhi dalam melakukan mogok
kerja dapat dilihat dalam Pasal 139 dan
Pasal 140 UU Ketenagakerjaan :
Pasal 139 UU Ketenagakerjaan:
Pelaksanaan mogok kerja bagi
pekerja/buruh yang bekerja pada
perusahaan yang melayani
kepentingan umum dan/atau
perusahaan yang jenis
kegiatannya membahayakan
keselamatan jiwa manusia diatur
sedemikian rupa sehingga tidak
mengganggu kepentingan umum
dan/atau membahayakan
keselamatan orang lain.
Pasal 140 UU Ketenagakerjaan:
(1) Sekurang-kurangnya dalam
waktu 7 (tujuh) hari kerja
sebelum mogok kerja
dilaksanakan, pekerja/buruh
dan serikat pekerja/serikat
buruh wajib memberitahukan
secara tertulis kepada
pengusaha dan instansi yang
bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan setempat.
(2) Pemberitahuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1)
sekurang-kurangnya memuat:
a. waktu (hari, tanggal,
dan jam) dimulai dan
diakhiri mogok kerja;
b. tempat mogok kerja;
c. alasan dan sebab-sebab
mengapa harus
melakukan mogok
kerja; dan
d. tanda tangan ketua
dan sekretaris dan/atau
masing-masing ketua
dan sekretaris serikat
pekerja/serikat buruh
sebagai penanggung
jawab mogok kerja.
(3) Dalam hal mogok kerja akan
dilakukan oleh pekerja/buruh
yang tidak menjadi anggota
serikat pekerja/serikat buruh,
maka pemberitahuan
sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) ditandatangani oleh
perwakilan pekerja/buruh
yang ditunjuk sebagai
koordinator dan/atau
penanggung jawab mogok
kerja.
(4) Dalam hal mogok kerja
dilakukan tidak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1),
maka demi menyelamatkan
alat produksi dan aset
perusahaan, pengusaha dapat
mengambil tindakan
sementara dengan cara:
a. melarang para pekerja/
buruh yang mogok
kerja berada di lokasi
kegiatan proses
produksi; atau
b. bila dianggap perlu
melarang pekerja/
buruh yang mogok
kerja berada di lokasi
perusahaan.
Lebih lanjut, Anda dapat membaca
artikel yang berjudul Hal-hal Apa yang
Harus Dilakukan Sebelum Melaksanakan
Mogok Kerja? dan Mogok Kerja Harus
Dapat Izin Kepolisian? .
Kami kurang mendapat keterangan yang
detail mengenai apakah mogok kerja
yang dilakukan oleh pekerja ini telah
memenuhi ketentuan-ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan di
bidang ketenagakerjaan atau tidak. Jika
mogok kerja tersebut telah memenuhi
ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka
mogok kerja tersebut adalah mogok kerja
yang sah. Sebaliknya jika mogok kerja
tersebut tidak memenuhi ketentuan-
ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan di bidang ketenagakerjaan,
maka mogok kerja tersebut tidak sah.
Berdasarkan Pasal 142 UU
Ketenagakerjatan , jika mogok kerja yang
dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan
dalam Pasal 139 dan Pasal 140 UU
Ketenagakerjaan, maka mogok kerja
tersebut tidak sah. Selain itu, Pasal 3
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Republik Indonesia No.
KEP-232/MEN/2003 Tahun 2003 tentang
Akibat Hukum Mogok Kerja yang Tidak Sah
(“Kepmenaker 232/2003”) juga
menjelaskan mengenai mogok kerja
seperti apa yang dikatakan tidak sah.
Berdasarkan Pasal 3 Kepmenaker
232/2003, mogok kerja tidak sah apabila
dilakukan:
a. bukan akibat gagalnya
perundingan; dan/atau
b. tanpa pemberitahuan kepada
pengusaha dan instansi yang
bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan; dan/atau
c. dengan pemberitahuan kurang dari
7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan
mogok kerja; dan/atau
d. isi pemberitahuan tidak sesuai
dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2)
huruf a, b, c, dan d UU
Ketenagakerjaan.
Akibat dari mogok kerja yang tidak sah
diatur dalam Pasal 6 Kepmenaker 232/2003 ,
yaitu bahwa pekerja dikualifikasikan
sebagai mangkir. Atas hal ini,
pengusaha melakukan pemanggilan
kepada pekerja yang melakukan mogok
kerja untuk kembali bekerja.
Pemanggilan tersebut dilakukan oleh
pengusaha 2 (dua) kali berturut-turut
dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari
dalam bentuk pemanggilan secara patut
dan tertulis. Jika pekerja/buruh tidak
memenuhi panggilan tersebut, maka
dianggap mengundurkan diri.
Sedangkan, jika mogok kerja yang
dilakukan telah sesuai dengan ketentuan
dalam Pasal 139 dan Pasal 140 UU
Ketenagakerjaan, maka mogok kerja
tersebut sah. Atas mogok kerja yang
telah sah tersebut, berdasarkan Pasal 144
UU Ketenagakerjaan , pengusaha dilarang:
a. mengganti pekerja/buruh yang
mogok kerja dengan pekerja/buruh
lain dari luar perusahaan; atau
b. memberikan sanksi atau tindakan
balasan dalam bentuk apapun
kepada pekerja/buruh dan pengurus
serikat pekerja/serikat buruh selama
dan sesudah melakukan mogok kerja.
Berdasarkan uraian di atas, dapat
disimpulkan bahwa tidak ada pasal yang
menyatakan bahwa pengusaha memiliki
hak untuk melakukan pemutusan
hubungan kerja (“PHK”) kepada pekerja
yang melakukan mogok kerja. Tetapi,
perlu diketahui juga bahwa tidak ada
pasal yang secara jelas mengatakan
bahwa pengusaha tidak boleh
melakukan PHK terhadap pekerja yang
melakukan mogok kerja (lihat Pasal 153
UU Ketenagakerjaan mengenai hal-hal
yang tidak boleh dijadikan alasan oleh
pengusaha untuk melakukan PHK).
Akan tetapi, merujuk pada ketentuan
dalam Pasal 6 Kepmenaker 232/2003 , dapat
kita lihat bahwa jika mogok kerja
tersebut tidak sah, tanpa pengusaha
perlu melakukan PHK, pekerja yang
telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali
untuk kembali bekerja tetapi tidak
memenuhi panggilan tersebut, dianggap
mengundurkan diri. Ini berarti bahwa
pengusaha tidak secara langsung
mempunyai hak untuk langsung
melakukan PHK kepada pekerja tersebut,
tetapi peraturan perundang-undangan
memberikan perlindungan kepada
pengusaha dengan memberikan
ketentuan mengenai pengunduran diri
tersebut.
Sedangkan, jika mogok kerja tersebut
sah, kita dapat merujuk pada ketentuan
Pasal 144 huruf b UU Ketenagakerjaan yang
mengatakan bahwa pengusaha dilarang
memberikan sanksi atau tindakan
balasan dalam bentuk apapun kepada
pekerja/buruh dan pengurus serikat
pekerja/serikat buruh selama dan
sesudah melakukan mogok kerja. Dalam
hal ini dapat dikatakan bahwa jika PHK
yang dilakukan oleh pengusaha
merupakan wujud dari sanksi atau
tindakan balasan bagi pekerja yang
melakukan mogok kerja secara sah,
maka hal tersebut tidak boleh dilakukan.
Jika pengusaha melanggar Pasal 144 UU
Ketenagakerjaan, pengusaha dapat
dikenakan sanksi pidana kurungan
paling singkat 1 (satu) bulan dan paling
lama 12 (dua belas) bulan dan/atau
denda paling sedikit Rp10 juta dan
paling banyak Rp100 juta (Pasal 187 UU
Ketenagakerjaan ).
Jadi, pada dasarnya pengusaha tidak
dapat melakukan PHK kepada pekerja
yang melakukan mogok kerja.
Demikian jawaban dari kami semoga
bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan ;
2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja
Dan Transmigrasi Republik
Indonesia No. KEP-232/MEN/2003
Tahun 2003 tentang Akibat Hukum
Mogok Kerja yang Tidak Sah.
Saturday, 13 September 2014
peminpin biadab.
masih terngiang di telingku
penjajah bermulut manis dalam angkuhnya
kau suarakan api revolusi
dalam duduku yang panjang
luka yang dalam kan berbekas
saat kau hujat anak negeri
kau bilang "dasar otak maling"
siapakah maling sesungguhnya ??
anak kecil itu telah tumbuh dewasa
tapi luka nya tak pernah sembuh
pelan pelan tapi pasti
perubahan kan datang
dasar penghianat! penjilat usus
kau berdiri dalam senyumnya
dengan manis duduk di kursi dewan
kau tak ada bedanya dengan penjajah
yang kecil terlindas
yang besar kau jilat
dimanakah nurani yang suci yang kau bawa sejak lahir
butakah matamu, tulikah telingamu, matikah hatimu
penjajah bermulut manis dalam angkuhnya
kau suarakan api revolusi
dalam duduku yang panjang
luka yang dalam kan berbekas
saat kau hujat anak negeri
kau bilang "dasar otak maling"
siapakah maling sesungguhnya ??
anak kecil itu telah tumbuh dewasa
tapi luka nya tak pernah sembuh
pelan pelan tapi pasti
perubahan kan datang
dasar penghianat! penjilat usus
kau berdiri dalam senyumnya
dengan manis duduk di kursi dewan
kau tak ada bedanya dengan penjajah
yang kecil terlindas
yang besar kau jilat
dimanakah nurani yang suci yang kau bawa sejak lahir
butakah matamu, tulikah telingamu, matikah hatimu
Subscribe to:
Posts (Atom)



