Sunday, 14 September 2014

Mogok kerja yang sah dan tidak secara hukum.

Selamat pagi sahabat blog herry chommbie ,berikut ini adalah syarat2 sah mogok kerja yang sah dan tidak sah menurut hukum.

Perlu Anda ketahui bahwa mogok kerja
sebenarnya adalah hak dasar dari
pekerja yang dilakukan secara sah,
tertib, dan damai sebagai akibat
gagalnya perundingan, sebagaimana
diuraikan dalam Pasal 137 Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) .
Sebagai suatu hak dasar, ada ketentuan-
ketentuan yang harus ditaati dalam
melakukan mogok kerja. Hal-hal yang
harus dipenuhi dalam melakukan mogok
kerja dapat dilihat dalam Pasal 139 dan
Pasal 140 UU Ketenagakerjaan :
Pasal 139 UU Ketenagakerjaan:
Pelaksanaan mogok kerja bagi
pekerja/buruh yang bekerja pada
perusahaan yang melayani
kepentingan umum dan/atau
perusahaan yang jenis
kegiatannya membahayakan
keselamatan jiwa manusia diatur
sedemikian rupa sehingga tidak
mengganggu kepentingan umum
dan/atau membahayakan
keselamatan orang lain.
Pasal 140 UU Ketenagakerjaan:
(1) Sekurang-kurangnya dalam
waktu 7 (tujuh) hari kerja
sebelum mogok kerja
dilaksanakan, pekerja/buruh
dan serikat pekerja/serikat
buruh wajib memberitahukan
secara tertulis kepada
pengusaha dan instansi yang
bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan setempat.
(2) Pemberitahuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1)
sekurang-kurangnya memuat:
a. waktu (hari, tanggal,
dan jam) dimulai dan
diakhiri mogok kerja;
b. tempat mogok kerja;
c. alasan dan sebab-sebab
mengapa harus
melakukan mogok
kerja; dan
d. tanda tangan ketua
dan sekretaris dan/atau
masing-masing ketua
dan sekretaris serikat
pekerja/serikat buruh
sebagai penanggung
jawab mogok kerja.
(3) Dalam hal mogok kerja akan
dilakukan oleh pekerja/buruh
yang tidak menjadi anggota
serikat pekerja/serikat buruh,
maka pemberitahuan
sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) ditandatangani oleh
perwakilan pekerja/buruh
yang ditunjuk sebagai
koordinator dan/atau
penanggung jawab mogok
kerja.
(4) Dalam hal mogok kerja
dilakukan tidak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1),
maka demi menyelamatkan
alat produksi dan aset
perusahaan, pengusaha dapat
mengambil tindakan
sementara dengan cara:
a. melarang para pekerja/
buruh yang mogok
kerja berada di lokasi
kegiatan proses
produksi; atau
b. bila dianggap perlu
melarang pekerja/
buruh yang mogok
kerja berada di lokasi
perusahaan.
Lebih lanjut, Anda dapat membaca
artikel yang berjudul Hal-hal Apa yang
Harus Dilakukan Sebelum Melaksanakan
Mogok Kerja? dan Mogok Kerja Harus
Dapat Izin Kepolisian? .
Kami kurang mendapat keterangan yang
detail mengenai apakah mogok kerja
yang dilakukan oleh pekerja ini telah
memenuhi ketentuan-ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan di
bidang ketenagakerjaan atau tidak. Jika
mogok kerja tersebut telah memenuhi
ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka
mogok kerja tersebut adalah mogok kerja
yang sah. Sebaliknya jika mogok kerja
tersebut tidak memenuhi ketentuan-
ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan di bidang ketenagakerjaan,
maka mogok kerja tersebut tidak sah.
Berdasarkan Pasal 142 UU
Ketenagakerjatan , jika mogok kerja yang
dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan
dalam Pasal 139 dan Pasal 140 UU
Ketenagakerjaan, maka mogok kerja
tersebut tidak sah. Selain itu, Pasal 3
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Republik Indonesia No.
KEP-232/MEN/2003 Tahun 2003 tentang
Akibat Hukum Mogok Kerja yang Tidak Sah
(“Kepmenaker 232/2003”) juga
menjelaskan mengenai mogok kerja
seperti apa yang dikatakan tidak sah.
Berdasarkan Pasal 3 Kepmenaker
232/2003, mogok kerja tidak sah apabila
dilakukan:
a. bukan akibat gagalnya
perundingan; dan/atau
b. tanpa pemberitahuan kepada
pengusaha dan instansi yang
bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan; dan/atau
c. dengan pemberitahuan kurang dari
7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan
mogok kerja; dan/atau
d. isi pemberitahuan tidak sesuai
dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2)
huruf a, b, c, dan d UU
Ketenagakerjaan.
Akibat dari mogok kerja yang tidak sah
diatur dalam Pasal 6 Kepmenaker 232/2003 ,
yaitu bahwa pekerja dikualifikasikan
sebagai mangkir. Atas hal ini,
pengusaha melakukan pemanggilan
kepada pekerja yang melakukan mogok
kerja untuk kembali bekerja.
Pemanggilan tersebut dilakukan oleh
pengusaha 2 (dua) kali berturut-turut
dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari
dalam bentuk pemanggilan secara patut
dan tertulis. Jika pekerja/buruh tidak
memenuhi panggilan tersebut, maka
dianggap mengundurkan diri.
Sedangkan, jika mogok kerja yang
dilakukan telah sesuai dengan ketentuan
dalam Pasal 139 dan Pasal 140 UU
Ketenagakerjaan, maka mogok kerja
tersebut sah. Atas mogok kerja yang
telah sah tersebut, berdasarkan Pasal 144
UU Ketenagakerjaan , pengusaha dilarang:
a. mengganti pekerja/buruh yang
mogok kerja dengan pekerja/buruh
lain dari luar perusahaan; atau
b. memberikan sanksi atau tindakan
balasan dalam bentuk apapun
kepada pekerja/buruh dan pengurus
serikat pekerja/serikat buruh selama
dan sesudah melakukan mogok kerja.
Berdasarkan uraian di atas, dapat
disimpulkan bahwa tidak ada pasal yang
menyatakan bahwa pengusaha memiliki
hak untuk melakukan pemutusan
hubungan kerja (“PHK”) kepada pekerja
yang melakukan mogok kerja. Tetapi,
perlu diketahui juga bahwa tidak ada
pasal yang secara jelas mengatakan
bahwa pengusaha tidak boleh
melakukan PHK terhadap pekerja yang
melakukan mogok kerja (lihat Pasal 153
UU Ketenagakerjaan mengenai hal-hal
yang tidak boleh dijadikan alasan oleh
pengusaha untuk melakukan PHK).
Akan tetapi, merujuk pada ketentuan
dalam Pasal 6 Kepmenaker 232/2003 , dapat
kita lihat bahwa jika mogok kerja
tersebut tidak sah, tanpa pengusaha
perlu melakukan PHK, pekerja yang
telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali
untuk kembali bekerja tetapi tidak
memenuhi panggilan tersebut, dianggap
mengundurkan diri. Ini berarti bahwa
pengusaha tidak secara langsung
mempunyai hak untuk langsung
melakukan PHK kepada pekerja tersebut,
tetapi peraturan perundang-undangan
memberikan perlindungan kepada
pengusaha dengan memberikan
ketentuan mengenai pengunduran diri
tersebut.
Sedangkan, jika mogok kerja tersebut
sah, kita dapat merujuk pada ketentuan
Pasal 144 huruf b UU Ketenagakerjaan yang
mengatakan bahwa pengusaha dilarang
memberikan sanksi atau tindakan
balasan dalam bentuk apapun kepada
pekerja/buruh dan pengurus serikat
pekerja/serikat buruh selama dan
sesudah melakukan mogok kerja. Dalam
hal ini dapat dikatakan bahwa jika PHK
yang dilakukan oleh pengusaha
merupakan wujud dari sanksi atau
tindakan balasan bagi pekerja yang
melakukan mogok kerja secara sah,
maka hal tersebut tidak boleh dilakukan.
Jika pengusaha melanggar Pasal 144 UU
Ketenagakerjaan, pengusaha dapat
dikenakan sanksi pidana kurungan
paling singkat 1 (satu) bulan dan paling
lama 12 (dua belas) bulan dan/atau
denda paling sedikit Rp10 juta dan
paling banyak Rp100 juta (Pasal 187 UU
Ketenagakerjaan ).
Jadi, pada dasarnya pengusaha tidak
dapat melakukan PHK kepada pekerja
yang melakukan mogok kerja.
Demikian jawaban dari kami semoga
bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan ;
2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja
Dan Transmigrasi Republik
Indonesia No. KEP-232/MEN/2003
Tahun 2003 tentang Akibat Hukum
Mogok Kerja yang Tidak Sah.

No comments:

Post a Comment