Dalam implementasi jaminan sosial kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan
terdapat prinsip protabilitas. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi
yang tertuang dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional. Untuk memenuhi amanat tersebut, BPJS Kesehatan menerapkan
prosedur pendaftaran, yang penting untuk diketahui calon peserta BPJS
Kesehatan, sbb :
1. Peserta wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) atau Kartu Keluarga.
2.
Atau peserta dapat juga menggunakan KTP non elektronik yang masih
berlaku, sepanjang NIK pada KTP tersebut sama dengan NIK Kartu Keluarga
dan dapat ditemukan pada data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
3.
Peserta dapat mendaftar di Kantor Cabang BPJS Kesehatan dimana saja,
walaupun KTP peserta yang bersangkutan tidak sesuai dengan wilayah kerja
Kantor Cabang BPJS Kesehatan setempat.
4. Peserta dapat memilih
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai dengan alamat domisili
terakhir (tidak harus sama dengan alamat pada KTP Peserta).
Hal
tersebut merupakan wujud komitmen BPJS Kesehatan untuk meningkatkan
percepatan dan kenyamanan dalam proses pendaftaran peserta. Selain itu
hal ini merupakan esensi dari prinsip portabilitas yaitu memberikan
jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau
tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sehingga setiap peserta bisa mendapat pelayanan kesehatan di seluruh
wilayah di Indonesia.
Selanjutnya perlu diinformasikan Petunjuk
Teknis Pendaftaran dan Penjaminan Peserta Perorangan BPJS Kesehatan.
Sesuai Peraturan Direksi BPJS Kesehatan, masa berlaku kartu 7 hari,
hanya diberlakukan untuk peserta perorangan dengan hak manfaat pelayanan
di ruang perawatan kelas I dan II. Dengan kata lain, bahwa ketentuan
masa berlaku kartu 7 hari TIDAK BERLAKU, untuk:
1.Bayi baru lahir
yang merupakan anak dari peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau bayi
baru lahir yang merupakan anak dari Peserta penduduk yang didaftarkan
oleh Pemerintah Daerah, yang menjadi Peserta Perorangan dengan hak
manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III;
2.Peserta dan
bayi baru lahir dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang
ditetapkan oleh Kementrian Sosial dan telah didaftarkan sebagai Peserta
BPJS Kesehatan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III;
atau
3.Peserta dan bayi baru lahir dari Peserta Perorangan yang
tidak mampu dan mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dengan hak
manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III serta menunjukkan surat
rekomendasi dari Dinas Sosial setempat.
Dalam Peraturan Direksi
BPJS Kesehatan tersebut, disebutkan juga bahwa bayi baru lahir yang
didaftarkan menjadi Peserta BPJS Kesehatan, tidak wajib memiliki Nomor
Induk Kependudukan (NIK), namun tetap wajib mencantumkan Nomor Kartu
Keluarga orang tuanya.
Untuk informasi lebih lanjut silahkan
hubungi Pusat Layanan Informasi BPJS Kesehatan di 021-500400 (hotline 24
jam) atau klik www,bpjs-kesehatan,go,id.
No comments:
Post a Comment